Selamat Datang di Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ......

Rapat Perdana BPKAD bersama Bupati dan Wakil Bupati MTB

Pemerintah memberikan kepada daerah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, sehingga kondisi ini merubah konfigurasi penyelenggaraan manajemen pemerintahan di daerah. Pemberian otonomi daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan (empowering), dan peran serta masyarakat dalam menata pembangunan daerah. Pengembangan atau perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah merupakan suatu tuntutan yang senantiasa harus dilakukan secara sistimatis. Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah didasarkan pada upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang telah, sedang maupun akan terjadi. Karena itu, setiap organisasi harus melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap hubungan atau nilai tawar organisasi yang dimilikinya dengan seluruh sistem yang melingkupinya. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan kinerja andal dari penyelenggara pelayanan publik. Untuk mencapai kinerja andal, dibutuhkan adanya integritas, profesional, netral dan bebas dari tekanan apapun  serta bersih dari pelayanan public.

Pengembangan Birokrasi pemerintah, pelayanan yang baik, peningkatan sumberdaya aparatur, pemberdayaan masyarakat, tata pemerintahan yang baik merupakan wujud nyata dalam upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik  dengan agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta disiplin kerja yang bertanggungjawab, serta pelayanan yang  prima kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.