Selamat Datang di Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ......

Badan

 BADAN

 kantor bpkad
(1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset;
  5. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub. Bagian Sekretariat

Sub. Bagian Perencanaan

Sub. Bagian Perencanaan
(1) Sub. Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.
(2) Sub. Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Sub. Bagian;
  2. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);
  3. Pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
  4. Pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
  5. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Badan;
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  7. Pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan kedinasan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD); Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati; Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan; serta laporan kedinasan lainnya;
  8. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.